Tulang Bawang Barat, lingkarmerah.my.id – Momentum sakral peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Kabupaten Tulang Bawang Barat justru ternoda. Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang digelar Senin (6/4/2026) berubah menjadi sorotan tajam publik, setelah puluhan kursi wakil rakyat dibiarkan kosong saat agenda resmi berlangsung.
Tak tanggung-tanggung, sedikitnya 19 anggota DPRD absen tanpa kejelasan. Pemandangan ini mencolok, kontras dengan kehadiran tamu-tamu penting dari berbagai unsur pemerintahan.
Tercatat, perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, jajaran Forkopimda, OPD, hingga tokoh-tokoh daerah hadir memenuhi undangan. Bahkan mantan pejabat daerah turut meluangkan waktu.
Namun ironisnya, para legislator yang seharusnya menjadi tuan rumah justru banyak yang tak menampakkan diri.
Kursi-kursi kosong itu bukan sekadar detail visual, melainkan simbol lemahnya komitmen.
Di forum yang seharusnya menjadi refleksi perjalanan daerah dan penguatan arah pembangunan, ketidakhadiran anggota dewan justru memunculkan kesan abai terhadap tanggung jawab politik.
Sejumlah tamu undangan tak luput dari rasa heran. Bisik-bisik kekecewaan mencuat, mempertanyakan keseriusan para wakil rakyat dalam menghargai hari jadi daerah yang mereka wakili.
Situasi diperparah dengan insiden penyebutan nama tamu undangan yang dinilai tidak pantas, yakni “Iwan perlente”. Kekeliruan tersebut menambah catatan buruk pelaksanaan acara resmi, yang seharusnya berjalan tertib dan profesional.
Absennya hampir dua puluh anggota DPRD dalam forum penting ini berpotensi menjadi preseden buruk. Publik berhak mempertanyakan integritas, kedisiplinan, hingga rasa memiliki para legislator terhadap Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mengusung semboyan Ragem Sai Mangei Wawai.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada satu pun penjelasan resmi dari pihak DPRD terkait alasan ketidakhadiran para anggotanya. Sikap bungkam ini justru memperkuat kesan kurangnya tanggung jawab di tengah sorotan publik.
Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi lembaga legislatif. Sebab, kehadiran dalam forum resmi bukan sekadar seremoni, melainkan cermin komitmen moral dan politik kepada rakyat yang telah memberikan mandat. (PD/Imam).
