Tulang Bawang Barat, lingkarmerah.my.id – Rapat yang seharusnya menjadi ruang penyelesaian konflik justru berubah menjadi panggung kekecewaan dan kemarahan warga. Pertemuan di Aula Kantor Kecamatan Tulang Bawang Udik antara masyarakat Tiyuh Margo Kencana (RK 5) dan pengelola Karaoke Diva berakhir buntu, tanpa solusi, tanpa arah.
Sejak awal forum dibuka, warga sudah mengunci sikap: menolak total keberadaan Karaoke Diva di tengah permukiman. Tidak ada kompromi, tidak ada tawar-menawar. Bagi mereka, ini bukan perkara teknis, melainkan soal hak hidup tenang yang terusik.
Dua tuntutan disampaikan tegas-tutup permanen atau angkat kaki dari lingkungan warga. Namun, alih-alih berdiri sebagai penengah, Camat Tulang Bawang Udik, Ashari, justru dinilai menggiring pembahasan ke arah “perbaikan operasional”. Solusi berupa “servis” tempat karaoke berulang kali ditawarkan, seolah menutup mata terhadap tuntutan utama warga.
Respons warga pun keras.
“Ini bukan soal bangunan atau teknis. Ini soal keresahan. Kami petani, pagi ke sawah, malam butuh istirahat. Tapi yang kami dapat justru kebisingan,” tegas seorang warga dengan nada tinggi.
Situasi semakin memanas saat seorang ASN berinisial SSD menyampaikan klaim sepihak. Ia mengaku telah menelusuri opini warga dan menyimpulkan tidak ada keberatan terhadap keberadaan karaoke—hanya bermodal percakapan informal saat membeli rokok.
Pernyataan itu langsung memicu gelombang protes.
Warga menilai klaim tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga melampaui kewenangan. Bahkan, cara yang digunakan dinilai tidak mencerminkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan bawa-bawa nama warga kalau tidak jelas. Kami yang tinggal di sini jelas menolak,” tegas peserta rapat.
Lebih jauh, kekecewaan warga berubah menjadi kecurigaan. Mereka mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai lebih akomodatif terhadap kepentingan usaha dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Isu keberpihakan pun mencuat, meski belum disertai bukti konkret.
Namun satu hal yang terang: kepercayaan warga terhadap netralitas pemerintah mulai terkikis. Rangkaian peristiwa dalam forum tersebut memperlihatkan satu gambaran yang mengkhawatirkan-pemerintah kecamatan dinilai gagal menjalankan fungsi sebagai mediator yang adil. Bahkan, muncul anggapan bahwa aparat justru menjadi tameng bagi keberlangsungan usaha yang ditolak warga.
Tak ingin terus diputar dalam lingkaran mediasi tanpa ujung, masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk turun tangan. Mereka menuntut langkah tegas, bukan sekadar forum diskusi yang berulang tanpa hasil.
Di tengah kebuntuan ini, satu pertanyaan tajam menggema di tengah warga: masihkah hukum berdiri di pihak masyarakat, atau telah bergeser mengikuti kepentingan tertentu?
Rapat ditutup tanpa kesepakatan. Namun sikap warga tetap bulat-Karaoke Diva harus ditutup atau hengkang dari Tiyuh Margo Kencana. (PD/IMAM)
