Tulang Bawang Barat, lingkarmerah.my.id – Mediasi antara warga dan pengelola Karaoke Diva Room yang digelar di aula Kecamatan Tulang Bawang Udik, Rabu (22/4/2026), kembali berakhir tanpa hasil. Forum yang seharusnya menjadi ruang penyelesaian justru berubah menjadi ajang kekecewaan warga terhadap sikap pemerintah kecamatan.
Dalam pertemuan tersebut, Camat Tulang Bawang Udik, Ashari, berkali-kali mengarahkan solusi pada opsi perbaikan dan penataan operasional Karaoke Diva. Namun warga tetap bergeming. Mereka menolak seluruh opsi tersebut dan secara tegas menuntut penutupan total.
“Kami tidak butuh diperbaiki atau diservis. Kami minta ditutup,” tegas perwakilan warga.
Sikap pemerintah kecamatan yang dinilai terus mendorong opsi di luar tuntutan warga memicu kekecewaan. Warga menilai aspirasi mereka tidak diakomodasi dan justru diabaikan dalam forum resmi.
Persoalan ini bukan kali pertama mencuat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebelumnya telah melayangkan surat peringatan pertama (SP1) kepada pengelola Karaoke Diva. Bahkan, imbauan penghentian sementara operasional sempat diberikan hingga tercapai kesepakatan dengan masyarakat.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Karaoke Diva masih beroperasi hampir setiap malam, seolah mengabaikan teguran resmi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait ketegasan dan wibawa penegakan aturan di daerah.
“Kalau sudah ada surat peringatan, kenapa masih buka? Di mana ketegasan pemerintah?” ujar warga dengan nada geram.
Dampak operasional karaoke juga dirasakan langsung oleh warga. Kebisingan pada malam hari disebut mengganggu waktu istirahat, terutama bagi warga yang bekerja sebagai petani.
“Kami pagi ke sawah, pulang sore sudah lelah. Malam mau istirahat malah terganggu suara karaoke. Ini sangat meresahkan,” keluh warga.
Warga kembali menegaskan tuntutan mereka: Karaoke Diva harus ditutup permanen atau dipindahkan dari lingkungan permukiman.
Mereka mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera bertindak tegas, bukan sekadar mengeluarkan teguran tanpa realisasi.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, potensi konflik sosial dinilai akan semakin membesar. Lebih dari itu, situasi ini memperkuat sorotan publik terhadap lemahnya penegakan aturan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Kini, masyarakat menunggu langkah nyata pemerintah, berpihak pada warga, atau membiarkan persoalan berlarut tanpa kepastian. (PD/IMAM).
