Tulang Bawang Barat, Lingkarmerah.my.id – Kemarahan masyarakat di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, mulai memuncak. Seorang oknum Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bernama Sarjo kini menjadi sorotan tajam warga karena dinilai terlalu rakus menguasai jabatan strategis di lingkungan tiyuh.
Bagaimana tidak, di tengah tuntutan profesionalisme aparatur dan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengabdi, Sarjo justru diketahui memegang banyak posisi penting sekaligus. Selain berstatus sebagai Guru P3K aktif dengan kewajiban kerja penuh waktu, ia juga menjabat sebagai Ketua Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT), Ketua Karang Taruna, dan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Kondisi ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Warga menilai penumpukan jabatan dalam satu tangan bukan hanya tidak sehat bagi tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga berpotensi melahirkan praktik monopoli kekuasaan, konflik kepentingan, hingga dugaan permainan anggaran.
“Semua jabatan strategis dia yang pegang. Mau usaha desa, pemuda, pertanian, sampai status ASN P3K juga dia. Ini sudah bukan pengabdian lagi, tapi seperti ingin menguasai semuanya,” ungkap salah satu warga dengan nada kesal, Minggu (24/05/2026).
Warga mempertanyakan bagaimana seorang Guru P3K yang memiliki tanggung jawab penuh sebagai tenaga pendidik masih mampu merangkap begitu banyak jabatan penting sekaligus. Mereka khawatir jabatan-jabatan tersebut hanya dijadikan alat memperkuat pengaruh dan kendali terhadap berbagai sektor di tiyuh.
“Guru P3K itu tugasnya jelas dan penuh waktu. Kalau masih sibuk urus BUMT, Karang Taruna, Gapoktan, kapan fokus mendidik? Jangan sampai jabatan hanya jadi tempat mengatur kepentingan pribadi dan kelompok,” ujar warga lainnya.
Sorotan masyarakat semakin tajam lantaran nama Sarjo sebelumnya juga telah ramai diperbincangkan dalam polemik pengelolaan Dana Desa, usaha ternak sapi, hingga pembagian pupuk subsidi yang saat ini sedang menuai kritik warga.
Masyarakat menduga, rangkap jabatan yang terlalu banyak membuka peluang terjadinya penguasaan alur bantuan, pengelolaan anggaran, hingga distribusi program desa secara sepihak tanpa kontrol yang sehat.
“Kalau Ketua BUMT dan Ketua Gapoktan dipegang orang yang sama, bagaimana masyarakat mau percaya pengelolaan bantuan dan dana desa berjalan objektif? Ini rawan konflik kepentingan,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.
Tak sedikit warga yang menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk “kerakusan jabatan” yang dianggap telah menutup ruang bagi warga lain yang memiliki kemampuan dan niat membangun tiyuh.
“Banyak warga yang mampu dan layak diberi kesempatan, tapi semua posisi strategis malah dikuasai satu orang. Desa ini bukan milik pribadi,” ujar warga dengan nada kecewa.
Atas persoalan tersebut, masyarakat mendesak pemerintah tiyuh, kecamatan, hingga instansi terkait segera melakukan evaluasi dan mengambil tindakan tegas. Warga meminta Sarjo dicopot dari jabatan-jabatan yang dianggap berlebihan dan berpotensi melanggar prinsip profesionalisme serta tata kelola pemerintahan yang sehat.
Selain itu, warga juga meminta Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) ikut menyoroti kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan program desa yang selama ini berjalan di bawah kendali jabatan rangkap tersebut.
“Kami ingin desa ini bersih dan transparan. Jangan sampai semua sektor dikuasai satu orang sampai masyarakat tidak punya ruang lagi,” pungkas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Sarjo maupun pihak terkait atas derasnya tuntutan dan sorotan masyarakat tersebut.(PD/imam)
