LINGKAR MERAH–Bau busuk, keresahan, dan kemarahan warga kini meledak. Kandang babi berisi puluhan ekor di salah satu Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) ternyata berdiri tanpa izin. Fakta lebih mengejutkan: pemiliknya bukan oknum TNI seperti isu yang beredar, melainkan seorang kepala sekolah SMP negeri.
Warga geram, merasa ditipu dan dibohongi.
“Tidak ada izin dengan tetangga, tanda tangan juga tidak. Tahu-tahu kandangnya sudah ada,” ujar seorang warga dengan nada marah.
Kepalo Tiyuh Mengaku Tak Tahu!
Kepalo Tiyuh setempat, Amrin Widayat, mengaku tidak pernah menerima izin maupun laporan soal kandang tersebut.
“Tidak ada izin ke saya, konfirmasi juga tidak ada. Kandang babi di Suku Satu belum pernah ada laporan atau persetujuan lingkungan. Selagi masyarakat tidak ada gejolak, saya diamkan. Tapi kalau masyarakat sudah resah, pasti kami bertindak,” ujarnya.
Pernyataan ini justru menimbulkan tanda tanya besar: apakah pemerintah tiyuh hanya menunggu “gejolak” baru mau bergerak?
MUI Tubaba Tegas: “Ini Ancaman Serius!”
Ketua MUI Tubaba, Machrus Ali, S.Pd, menegaskan bahwa keberadaan kandang babi di tengah pemukiman Muslim sangat berbahaya.
“Dari sisi pandangan mayoritas umat Muslim, ini harus segera ditindaklanjuti. Kandang babi di pemukiman bisa menimbulkan masalah serius, baik dari segi najis maupun kesehatan. Jika pemilik kandang meminta rekomendasi MUI, jelas tidak akan kami keluarkan. Ini hanya akan menambah keresahan,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah segera turun tangan:
“Jangan sampai ada keputusan yang justru meresahkan masyarakat. Pemerintah harus segera bertindak dan mencari solusi!”
Pertanyaan Menggantung: Siapa yang Membiarkan?
Kandang babi ilegal milik pejabat publik ini menimbulkan pertanyaan tajam:
Bagaimana seorang kepala sekolah bisa seenaknya mendirikan kandang tanpa izin?
Mengapa pemerintah tiyuh diam, seolah menunggu konflik pecah lebih dulu?
Apakah ini bentuk pembiaran atau kelalaian yang disengaja?
Warga kini menilai ada sikap lemah, bahkan pembiaran, dari pihak berwenang. Bau menyengat, potensi penyakit, dan keresahan sosial sudah menjadi bom waktu.
Jika dibiarkan, persoalan ini bisa meledak menjadi konflik horizontal yang tak terbendung.
