Tubaba, lingkarmerah.my.id – 7 November 2025; Proyek pembangunan drainase di RK 2, Tiyuh Panaragan Jaya Utama (PJU), Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), kini menjadi buah bibir warga. Bukan tanpa alasan, proyek yang bersumber dari uang negara itu dikerjakan tanpa papan informasi, dan diduga kuat asal-asalan alias tidak sesuai spesifikasi.
Ketua DPC Forum Membangun Desa (Formades) Tubaba, Ibrahim, turun langsung ke lokasi dan mengungkap temuan mencengangkan terkait dugaan kejanggalan proyek tersebut.
“Kami langsung hentikan pekerjaan karena banyak temuan tidak wajar. Sebagai Formades, kami wajib mengawal pembangunan di tingkat tiyuh. Dan setelah kami cek, jelas sekali pekerjaan itu tidak sesuai spek!” tegas Ibrahim, geram.
Ibrahim menduga proyek dikerjakan tanpa mengikuti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan lemah pengawasan dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
“Harusnya kerja sesuai RAB, bukan asal jadi. Ini uang rakyat! Kalau baru beberapa hari sudah retak dan rusak, siapa yang mau tanggung jawab?” sentaknya.
Tanpa Plang Proyek: Ada Apa Ditutup-Tutupi?
Selain dugaan pengerjaan abal-abal, publik dibuat geram lantaran proyek ini tanpa papan informasi. Padahal, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mewajibkan setiap proyek yang dibiayai APBN/APBD memasang identitas proyek agar masyarakat tahu nilai anggaran, pelaksana, dan sumber dana.
Faktanya, papan informasi itu tak ditemukan.
Warga pun mencium aroma ketidakberesan.
“Nggak ada plang, jadi kami nggak tahu siapa yang kerja. Bangunannya juga tipis sekali, kayaknya cepat rusak,” ujar salah satu warga yang enggan namanya dicantumkan.
Minim transparansi, kualitas meragukan—dua kombinasi yang semakin menguatkan dugaan bahwa proyek ini “tak beres”.
Diduga Ada Pembiaran, Formades: Jangan Tutup Mata!
Formades Tubaba mendesak pemerintah tiyuh, dinas teknis, hingga pihak pengawas di kabupaten untuk segera turun tangan. Ibrahim bahkan menilai ada indikasi pembiaran, seolah pihak terkait menutup mata terhadap dugaan pelanggaran.
“Kalau dibiarkan, ini jadi budaya buruk. Bukan hanya merugikan masyarakat, tapi berpotensi membuka jalan ke praktik korupsi anggaran!” tegasnya.
