Tubaba, Lensa, lingkarmerah.my.id – Wajah pelayanan publik di tingkat tiyuh kembali tercoreng. Sebuah video berdurasi 5 menit 15 detik yang viral di WhatsApp memperlihatkan dugaan tindakan arogan seorang oknum Kepalo Tiyuh bernama Asrofi, yang disebut-sebut mempersulit pengurusan dokumen milik warganya sendiri.
Dalam rekaman yang beredar luas itu, tampak adu mulut sengit antara aparatur tiyuh dan seorang warga bernama Tohari. Warga tersebut mempertanyakan lambannya proses penandatanganan surat usaha yang telah diajukan sejak sehari sebelumnya, namun tak kunjung diselesaikan.
Alih-alih mendapat pelayanan, Tohari justru dihadapkan pada situasi tegang. Dalam video, terdengar ucapan bernada tinggi dan kasar yang diduga dilontarkan oleh oknum kepalo tiyuh, memicu kemarahan dan kekecewaan warga.
Penelusuran Lensa mengungkap, Tohari tengah mengurus surat barkot (barcode) untuk operasional alat berat pertanian—dokumen penting bagi keberlangsungan kegiatan kelompok tani.
“Saya mau buat surat barkot untuk alat berat pertanian,” kata Tohari saat dikonfirmasi, Rabu (7/4/2026).
Namun prosesnya, justru berbelit dan sarat kejanggalan. Tohari mengaku diminta memenuhi syarat tambahan yang dinilai tidak relevan dan tidak sesuai dengan arahan resmi dari instansi terkait.
“Katanya itu solar untuk orang miskin, dan saya bekerja untuk orang miskin. Tapi saya malah disuruh buat kop surat baru dan diminta tanda tangan 50 anggota kelompok. Dari dinas dan Gapoktan sebenarnya sudah lengkap,” ungkapnya.
Ironisnya, persyaratan tambahan tersebut tidak pernah diminta oleh pihak kecamatan maupun dinas terkait. Fakta ini memunculkan dugaan kuat adanya standar pelayanan “versi sendiri” di tingkat tiyuh.
Meski merasa dipersulit, Tohari mengaku tetap mengikuti semua permintaan. Namun ia menilai, proses yang seharusnya sederhana justru diperlambat tanpa alasan yang jelas.
Ia juga menduga adanya faktor non-administratif yang ikut memengaruhi tersendatnya pengurusan dokumen tersebut—indikasi yang semakin memperkeruh citra pelayanan publik di tingkat desa.
Hingga berita ini diturunkan, oknum Kepalo Tiyuh yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi resmi, meski video yang diduga melibatkan dirinya telah beredar luas dan menuai perhatian publik.
Peristiwa ini langsung memantik reaksi keras masyarakat. Warga menilai, jika dugaan tersebut benar, maka telah terjadi penyimpangan serius dalam pelayanan publik—yang seharusnya berpihak pada masyarakat, bukan malah menyulitkan.
Desakan pun menguat agar pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan, mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan kewenangan serta memastikan tidak ada praktik pelayanan diskriminatif di tingkat tiyuh.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi birokrasi desa: jabatan adalah amanah, bukan alat untuk mempersulit rakyat. Ketika pelayanan berubah menjadi tekanan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepercayaan publik—tetapi juga integritas pemerintahan itu sendiri.
(PD/imam).
