Tulang Bawang Barat, lingkarmerah.my.id – Kisruh layanan BPJS gratis di Kabupaten Tulang Bawang Barat memasuki babak baru. Setelah banyak warga mengeluhkan kartu BPJS mereka dinonaktifkan di tengah kebutuhan berobat rutin, jawaban dari pemerintah daerah justru semakin menambah kebingungan.
Karyawanto, S.Kep., M.Kes, Kabid Bina Program dan Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Tubaba, membenarkan bahwa sejumlah peserta BPJS gratis memang dinonaktifkan oleh sistem. Ia menyebut masyarakat bisa kembali diaktifkan, namun harus melalui proses panjang.
“Nanti diusulkan melalui Dinas Sosial kemudian ke BPJS Kesehatan untuk diaktifkan kembali. Yang menonaktifkannya melalui sistem, jadi tidak terkoreksi mana yang berobat rutin dan tidak,” jelasnya.
Menurutnya, peserta dengan penyakit menahun seperti diabetes, TBC, atau gangguan jiwa yang membutuhkan obat rutin masih dapat diusulkan agar aktif kembali.
Namun kondisi sebenarnya lebih rumit. Karyawanto mengakui kuota BPJS gratis 2025 sudah habis total, termasuk kuota khusus urgensi.
“Untuk peserta baru, kuotanya sudah habis. Kita ada kuota urgensi 500 peserta, itu pun sudah habis karena sudah akhir tahun,” katanya.
Warga Miskin Diminta “Sabar”, Atau Bayar Sendiri Dulu
Karyawanto juga menyampaikan bahwa daftar usulan masyarakat tidak mampu yang layak memperoleh BPJS gratis kini menumpuk panjang.
“Antrian panjang, jadi yang usulan penambahan peserta itu panjang antriannya. Jadi harus bersabar,” ucapnya.
Ironisnya, ia menyarankan agar warga yang benar-benar dalam kondisi mendesak mendaftar BPJS mandiri dan membayar sendiri, meskipun mereka tergolong tidak mampu.
“Kalau yang sudah sangat urgensi kami sarankan mendaftar mandiri bayar pribadi ambil kelas 3. Nanti tahun 2026 kita mutasikan ke penerima bantuan BPJS daerah,” pungkasnya.
Dengan kata lain, warga miskin yang seharusnya dilindungi negara justru diminta membayar sendiri dulu, menunggu satu tahun penuh baru bisa dialihkan ke BPJS gratis.
Dinas Kesehatan Bicara ‘Pemutihan BPJS Mandiri’, BPJS Justru Membantah
Situasi makin memanas ketika Karyawanto menyebut adanya pemutihan bagi peserta BPJS mandiri yang menunggak lama.
“BPJS mandiri yang sudah menahun tidak bayar jadi nonaktif, ada pemutihan jadi hanya bayar satu tahun terakhir. Keterangan lengkapnya kami belum tanya ke BPJS, tapi di media sosial sudah banyak informasinya,” ujarnya.
Pernyataan ini langsung bertentangan dengan informasi resmi dari BPJS Kesehatan Tubaba.
Saat dikonfirmasi, Kepala BPJS Kesehatan Tubaba Jhonson Parulian Marbun justru menegaskan tidak ada kebijakan pemutihan apa pun pada November ini.
“Belum ada petunjuk teknis dari Kemenkeu terkait pemutihan tunggakan BPJS, kak,” tegasnya.
Dua pernyataan yang bertolak belakang dari dua instansi pemerintah membuat masyarakat semakin bingung harus percaya pada siapa.
Publik Bertanya: Mengapa Data Tak Sinkron dan Warga Selalu Jadi Korban?
Jika ditarik dari seluruh pernyataan pejabat:
Kuota BPJS gratis habis
Kuota urgensi 500 peserta juga habis
Antrian warga miskin menumpuk panjang
Peserta mendesak diminta bayar sendiri dulu
Informasi pemutihan tidak sinkron antarinstansi
Di tengah warga yang sedang sakit, harus kontrol rutin, dan membutuhkan obat setiap bulan, pemerintah daerah justru memberikan jawaban yang berputar-putar dan saling bertentangan.
Sementara warga terus menunggu kepastian, sistem terus menonaktifkan peserta tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan. Di sisi lain, anggaran daerah dan kuota yang habis tampak menjadi alasan klasik yang tak pernah selesai.
Pertanyaan besar pun muncul:
Sampai kapan kesehatan warga bergantung pada kuota yang selalu habis dan informasi pemerintah yang saling bertabrakan?
Dan mengapa, setiap kali terjadi masalah BPJS, yang paling dirugikan selalu masyarakat kecil? (PD)
