Tubaba, lingkarmerah.my.id – Ironi pelayanan publik! Kamis pagi (28/8/2025) sekitar pukul 09.15 WIB, Kantor Tiyuh Balam Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), terkunci rapat. Bukan ramai dengan aktivitas, justru kosong tak berpenghuni.
Lebih memilukan, seorang aparatur tiyuh terlihat duduk di atas motor di luar gedung. Bukannya melayani masyarakat, ia ikut menunggu pintu kantor dibuka. Jika aparat sendiri kebingungan di depan kantor, bagaimana nasib warga yang datang membawa urusan?
Padahal, gaji aparatur tiyuh cair lancar setiap bulan. Uang rakyat dari APBN dan APBT mengalir mulus ke rekening mereka. Besaran penghasilan tetap pun diatur jelas dalam PP Nomor 11 Tahun 2019. Artinya, setiap rupiah yang diterima adalah amanah yang wajib dibalas dengan disiplin kerja—bukan abai dan menutup kantor seenaknya.
Lebih keras lagi, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan pelayanan harus cepat, tepat, mudah, dan terjangkau. Jika kantor saja tidak buka tepat waktu, aturan ini jelas-jelas dipermalukan.
Ini bukan sekadar soal pintu telat dibuka, tapi potret kelalaian aparatur yang gagal menjaga kepercayaan masyarakat. Warga datang dengan harapan, yang mereka temukan hanyalah pintu terkunci. Apa gunanya kantor megah bila pelayanannya nol besar?
Pertanyaan tajam pun muncul:
Untuk siapa kantor ini berdiri?
Untuk siapa aparatur digaji tiap bulan dengan uang rakyat?
Apakah pelayanan publik hanya sebatas formalitas tanpa tanggung jawab?
Masyarakat pantas marah! Uang rakyat dipotong rapi untuk gaji aparatur, tapi pelayanan justru macet hanya gara-gara pintu tak dibuka tepat waktu.
Peristiwa di Balam Jaya adalah cermin telanjang kegagalan aparatur. Kantor yang seharusnya jadi “rumah rakyat” malah berubah jadi simbol ketidakpedulian. Bila terus dibiarkan, jangan salahkan rakyat bila kepercayaan terhadap pemerintah tiyuh semakin habis.
