Tulang Bawang Barat, lingkarmerah.my.id – 21 Februari 2026: Keberadaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tiyuh Kagungan Ratu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, kini menjadi sorotan keras masyarakat. Program nasional yang seharusnya mendorong perbaikan gizi sekaligus menggerakan ekonomi lokal justru dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi warga sekitar.
Penelusuran awak media mengungkap fakta yang memicu kekecewaan publik. Mayoritas tenaga kerja di dapur MBG tersebut diduga berasal dari luar Tiyuh Kagungan Ratu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang komitmen pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara.
Tokoh masyarakat berinisial RK menyebut keterlibatan warga setempat sangat minim. Pernyataan itu diperkuat oleh Kepalo Tiyuh Kagungan Ratu, Nurohman, yang mengakui bahwa pekerja memang banyak didatangkan dari luar wilayah.
“Memang banyak yang bekerja dari luar tiyuh,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Fakta ini memantik reaksi keras warga. Mereka menilai, secara moral dan sosial, dapur MBG semestinya memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja. Apalagi, program tersebut hadir di lingkungan mereka dan beroperasi setiap hari di tengah permukiman.
“Kalau bukan warga sini yang diberdayakan, lalu apa manfaatnya bagi kami?” ungkap seorang warga dengan nada kecewa.
Tak hanya soal tenaga kerja, persoalan lain yang memicu keresahan adalah kebisingan operasional dapur. Aktivitas produksi yang disebut berlangsung hingga larut malam menimbulkan suara berisik dari peralatan dan mobilitas kendaraan, sehingga mengganggu waktu istirahat warga.
Beberapa warga mengaku kerap terbangun akibat suara yang dinilai berlebihan untuk kawasan permukiman. Situasi ini menimbulkan dugaan lemahnya pengawasan serta minimnya kepedulian sosial dari pengelola terhadap dampak lingkungan sekitar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik: apakah pengelolaan dapur MBG telah mempertimbangkan aspek sosial dan kenyamanan warga? Ataukah program ini hanya berorientasi pada target distribusi tanpa memperhatikan dampak langsung di lapangan?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola terkait alasan dominasi tenaga kerja dari luar daerah maupun langkah konkret untuk mengatasi kebisingan.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Program yang membawa nama kepentingan publik tidak boleh berjalan tanpa transparansi dan tanpa keberpihakan kepada masyarakat yang terdampak langsung. (PD/Imam).
